Text

ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUNTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH PT. PINDAD (PERSERO), BANDUNG

XML

Share :
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

---

Tujuan penelitian ini adalah unnrk mengetahui pelaksanaan pemungulan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada produk yang di hasilkan oleh PT. PINDAD @ersero) yang berlokasi di Jln. Gatot SubrDto No.-51 7 Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dapat diartikan untuk melukiskan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan pengumpulan data, penganalisaan dan pengolahan untuk kemudian diinterprestasikan dengan keadaan dari pada perusahaan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yang pertama data primer didapati melalui wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab pada salah satu karyawan di Sub Departemen Pajak dan studi langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi secara af,1ual dari obyek masalah yang dileliti. Data yang kedua data sekunder yaitu Sumber yang berasal dari pengarnatan secara tidak langsung melalui media peraotara berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip. Pelaksanaan penyertoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Direktorat Administrasi dan Keuangan pada produk yang dihasilkan oleh PT. PINDAD @ersero) telah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Undang-undang No. 18 Tahun 2000, lengkap dengan dokumen penunjang seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Fakhrr Pajak (FP), se(a sudah tepat pada saat jatuh tempo Penyetoran pajak terutang melalui Kantor Pos yaitu pada saat tanggal 15 bulan berikutnya. Bcrdasarkan penelitian yang dilaksanakan bahwa PT. PINDAD @ersero) telah metaksanakan kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang trerlaku danjuga dapat dikatakan tepat waku, karena tidak pemah melebihi dari tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sampai saar ini PT' PINDAD (Persero) belum pernah mendapat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak atas keterlambatan menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.